Gaji puluhan petugas pengurus jenazah di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, sejak Januari hingga Maret 2014 ini belum dibayarkan Pemprov DKI. Imbasnya banyak pekerja non pegawai negeri sipil (PNS) tersebut yang menunggak uang kontrakan hingga berhutang kepada rentenir.

"Gaji saya belum dibayar, terhitung dari bulan Januari sampai sekarang. Efeknya banyak teman saya yang nunggak bayar kontrakan," keluh Ismed, salah seorang petugas pengurus jenazah Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI kepada beritajakarta.com, Minggu (23/3).

Ismed melanjutkan, selain tak bisa membayar kontrakan, akibat belum cairnya gaji rekan-rekannya juga terpaksa berhutang di warung demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Beberapa di antaranya bahkan ada yang sampai meminjam uang kepada rentenir dengan jumlah bunga cukup besar.

"Belum lagi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, kita hutang di warung. Jumlahnya sudah cukup besar. Ada beberapa teman-teman saya sampai ngutang di rentenir dengan bunga cukup besar," ujar Ismed sedih.

Menurut Ismed, keputusan meminjam uang ke rentenir itu terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan dapur dan biaya hidup keluarga masing-masing. Karena hanya dengan cara demikian, pengurus jenazah yang dibiasa disebut petugas `Palang Hitam` ini bisa menyambung hidup.

Selain belum digaji, lanjut Ismed, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI juga kurang memperhatikan kebutuhan perlengkapan kerja rekan-rekannya di lapangan. Misalnya perlengkapan masker, sarung tangan dan sebagainya yang digunakan sebagai standar mengevakuasi jenazah.

"Stok perlengkapan kerja pun sudah mulai menipis, seperti masker, sarung tangan dan lain-lain. Padahal itu sangat kita butuhkan untuk menjaga kesehatan," pintanya.

Ia mengutarakan, stok perlengkapan kerja yang mulai menipis itu membuat para pengurus jenazah menjadi rawan terkena penyakit. Terlebih, mayoritas jenazah yang dievakuasi sudah dalam kondisi membusuk seperti mayat terlantar, korban tenggelam sampai tuna wisma tewas di jalan. "Saya mohon keluh kesah saya bisa didengar pejabat terhormat di Balaikota sana," lirihnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Nandar Sunandar mengaku, belum mengetahui hal ini. "Saya belum tahu. Terimakasih banyak informasinya. Masalah ini jelas jadi perhatian saya," ucapnya.

Nandar juga berjanji segera menyelesaikan masalah keterlambatan gaji petugas pengurus jenazah yang diperkirakan berjumlah 48 orang. Pembayaran gaji petugas pengurus jenazah akan diurus jajarannya di Bidang Pelayanan Pemakaman.

"Totalnya ada sekitar 48 orang, mereka non PNS. Hari Senin saya akan urus. Itu nanti penganggarannya gimana. Apakah dibolehkan menalangi dulu atau tidak, saya akan lihat, karena takut jadi masalah," ucapnya.

Ia menjelaskan, bila melihat dari Daftar Pengguna Anggaran (DPA), sampai kini pihaknya memang belum menerima Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Hal itu bisa dipahami, pasalnya  APBD tahun anggaran 2014 telat disahkan DPRD DKI.

"SP2D belum ada. Kan pengetokan APBD juga baru. Kemungkinan iya, gaji mereka telat. Tapi saya ingin melihat mekanisme penganggarannya dulu," tuturnya.

Ia menegaskan, pencairan dana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah diproses Bappeda dan DPRD DKI ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga tinggal menunggu kepengurusan administrasinya saja.

"Alhamdulillah lancar dari Kemendagri sudah turun, nanti bisa segera mungkin, dari sekarang sedang diurus administrasinya. Dari situ baru keluar SP2D yang akan digunakan untuk kegiatan," paparnya.

Ia menargetkan, gaji puluhan petugas pengurus jenazah itu bisa dibayarkan pada April mendatang dan akan dirapel dari Januari hingga Maret ini. Keterlambatan gaji pekerja honorer tersebut dipastikan murni karena masalah mekanisme penganggaran. "Bulan April akan dibayar dan dirapel. Saya yakin kendalanya bukan karena gaji mereka ditahan, hanya masalah mekanisme penganggaran," pungkasnya.