Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meminta lurah, camat maupun pejabat tingkat kota administrasi mendata Pegadang Kaki Lima (PKL) di lingkungan.

Dalam pengarahan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Basuki menilai PKL di Jakarta Selatan cukup banyak, oleh sebab itu harus ada pendataan. Jangan sampai keberadaan PKL juga akhirnya diusir karena ketidaktahuan aparat untuk menanganinya.

"Kemang ini kalau Anda bisa lihat ini daerah embung, lebih rendah konturnya, peruntukannya tapi bisnis, bangun apartemen dan kantor. Jangan kasih izin. Kita bel i aja, lalu kita bikinin danau atau bikin taman, dan harus ramah disabilitas, tuna netra, buat yang pakai kursi roda. WC, taman, jalannya sesuai standarnya. PKL bisa jualan nggak di situ? bisa. Itu yang harus kita lakukan," kata Basuki, Selasa (5/4).

Basuki mengingatkan, PKL di DKI kerap diusir petugas. Padahal tempat berjualan mereka tidak mengganggu pengguna jalan. Mereka akan menjadi baik bila ditata.

"Jangan main gusur-gusur PKL, aku paling sebel ini, dagang itu nggak gampang, tapi jadi masukan yang bandel baru kita gusur," tandasnya.