Penghapusan 3 in 1 Tak Perlu Tunggu ERP

Selasa, 05 April 2016 Reporter: Suriaman Panjaitan Editor: Budhi Firmansyah Surapati 3531

Penghapusan Three in One Tak Perlu Tunggu ERP

(Foto: Yopie Oscar)

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai penghapusan zona 3 in 1 di Ibu Kota tidak perlu menunggu pembangunan perdana Electronic Road Pricing (ERP) rampung. Sebab, pemberlakuan 3 in 1 menurutnya lebih banyak menimbulkan masalah dibanding manfaat yang didapat.

Karena itu (3 in 1) lebih banyak masalahnya. Lebih banyak penyimpangan

"Karena itu (3 in 1) lebih banyak masalahnya. Lebih banyak penyimpangan," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (5/4).

Namun demikian, diakui Djarot, penghapusan 3 in 1 berpotensi memicu kemacetan. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta akan memperbanyak bus Transjakarta. Diharapkan, masyarakat berpindah ke moda transportasi publik.

Selain itu, DKI tengah mengkaji penerapkan sistem ganjil genap sebagai pengganti sebelum ERP rampung. Penerapan ganjil genap menurutnya juga telah disetujui Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama saat rapat pimpinan, Senin (4/4) kemarin.

"‎Kita tunggu ERP dan sekarang sudah dilelang, kalau itu kita percepat. Three in one berhenti, kata Pak Gubernur ganjil genap, kita lihat seperti apa," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Rumah Dinas Wagub Bisa Jadi Tempat Diskusi

Rumah Dinas Wagub Bisa Jadi Tempat Diskusi

Selasa, 05 April 2016 3796

DKI Pertimbangkan Terapkan Kebijakan Ganjil Genap

DKI Pertimbangkan Terapkan Kebijakan Ganjil Genap

Selasa, 05 April 2016 8525

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 897

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 926

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1707

Permudah Wajib Pajak, Pramono Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Permudah Wajib Pajak, Pemprov DKI Luncurkan Digitalisasi Pajak MPD

Kamis, 18 Desember 2025 978

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1138

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks