Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menduga mafia tanah yang berlangsung di Ibukota didalangi oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI yang bekerja sama dengan pihak notaris.

Menurut Basuki, praktik curang kedua pihak itu pernah diketahuinya dari data yang dimilikinya. Dari data itu, honor notaris yang menangani pembebasan lahan dapat berubah seketika dari nominal yang telah ditentukan. Ia pun meminta Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengecek cashless managemen system (cms) yang dimiliki Bank DKI.‎

"Saya minta PPATK mengecek cashless management system (CMS). CMS, semua yang beli tanah itu bayar notaris transfer langsung dengan notaris. Saya mau tahu dia transfer berapa. saya minta di-printout cms rekening koran bank dari SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kita," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (28/3).

Apabila ditemukan penyimpangan, Basuki mengancam akan memecat ‎oknum PNS yang berbuat curang itu dari jabatannya. Selain kehilangan jabatannya, PNS itu juga terancam dipecat dari profesinya sebagai PNS.‎

"Kalau data bohong, langsung pecat dari PNS. Dan lapor polisi," tegas Basuki.

Untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan jujur, Basuki juga merencanakan akan menyurati Kementerian Hukum dan HAM RI untuk melaporkan notaris nakal yang telah berkomplot dengan para PNS.

"Dan saya juga mengirim surat ke M enkumham untuk cabut izin notaris yang main. Begitu ada bukti transfer," tandasnya.