Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Kepulauan Seribu, Lamhot Tambunan menegaskan, tidak akan menolak dokumen yang diajukan masyarakat.

Oleh karenanya, terkait surat edaran kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta, agar tidak menolak pelayanan, pihaknya sudah melaksanakan sesuai instruksi.

"Memang selama ini tidak boleh menolak, bahkan kami memiliki kewenangan spesial yang dapat mengambil kewenangan badan, yang penting kami koordinasi dengan badan," ujar Lamhot, Kamis (24/3).

Lebih lanjut Ia menjelaskan, karena letak geografis dan kendala transportasi, untuk memudahkan warga, ada kewenangan spesial yang dapat dilakukan oleh PTSP Kepulauan Seribu dalam hal permohonan perizinan. Seperti izin pas kapal kecil.

"Bahkan kami dapat mengeksekusi pembuatan pas kapal kecil bagi warga yang kapalnya bersandar dan tinggal di Muara Angke. Dengan demikian warga Pulau Seribu tak perlu lagi datang ke KSOP Sunda Kelapa," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) mengeluarkkan edaran surat peringatan bagi seluruh pejabat PTSP di DKI Jakarta, agar tidak menolak atau melempar permohonan dengan alasan kewenangan.

Dalam surat edaran, pihaknya diminta agar memberikan arahan ke petugas PTSP. Jika terbukti menolak atau melempar pemohon akan dikenakan sanksi tegas berupa penahanan pencairan TKD selama enam bulan.