Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Utara masih belum bisa bekerja secara optimal. Pasalnya, hingga saat ini masih belum memiliki  kantor sendiri, masih menumpang di kantor Walikota Jakarta Utara. Diharapkan, instansi yang mengurus masalah agraria itu bisa memiliki kantor sendiri sehingga bisa memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.

Keluhan tersebut disampaikan Kepala Kantor BPN DKI Jakarta, Djamaluddin usai acara penyerahan 126 sertifikat Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Kantor Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (5/6). Menurutnya, saat ini BPN Jakarta Utara sudah memiliki lahan di Rawa Badak Utara (RBU), Kecamatan Koja, Jakarta Utara, namun hingga belum dibangun.

"Kami minta bantuan Pak Walikota Jakarta Utara agar BPN Jakarta Utara punya kantor sendiri," kata Djamaluddin.

Djamaluddin menjelaskan, di Rawa Badak Utara itu sudah tersedia lahan seluas 4.800 meter persegi yang rencananya akan dibangun kantor BPN Jakarta Utara. Namun dalam pelaksanaannya muncul masalah, yakni tanah itu baru bisa dilunasi tahun depan. "Sekarang baru dibayar setengah, setengahnya lagi menunggu anggaran tahun 2015," ujarnya.

Sementara itu, Walikota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono menyatakan kesediaanya untuk membantu BPN Jakarta Utara untuk membangun gedung kantor baru.  Menurutnya, meski berada di lingkungan kantor Walikota Jakarta Utara, keberadaan kantor BPN Jakarta Utara dinilai tidak menganggu.

“Kami senang kantor BPN Jakarta Utara bergabung bersama kami, tapi jika memang sudah dianggarkan untuk memiliki kantor sendiri, saya bersedia membantu. Kalau perlu saya sendiri yang akan membawa IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Sudin Pengawasan dan Penertiban Bangunan,” tukas Heru.