Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana memagari sebagian lahan di Taman BMW yang akan dibuat stadion. Pemagaran lahan dilakukan untuk menjaga agar aset Pemprov DKI tersebut tidak diduduki pemilik kafe liar dan tunawisma yang menimbulkan keresahan masyarakat. Bahkan, personel keamanan dari TNI, Polri, dan petugas Satpol PP akan dikerahkan menjaga lahan tersebut.

Dari rencana pembangunan stadion seluas 26,2 hektar, sebanyak 12 hektare di antaranya sudah bersertifikat pada April 2014 lalu. Pihak Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) pun telah memasang belasan plang berisi tulisan, tanah ini milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kode barang, 09.05.03.02.4.00250/09.05.03.4.00251 beralamat di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, sesuai hak pakai nomer 250/251 tahun 2014.

Wakil Walikota Jakarta Utara, Tri Kurniadi mengatakan, pada Rabu (21/5) mendatang, lahan yang telah bersertifikat itu akan dipagari oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dengan pagar beton setinggi sekitar 3 meter mengelilingi lahan.

"Tadi kita sudah berkoordinasi dengan BPKD, secepatnya akan dilakukan pemagaran. Mungkin Rabu (21/5) ini dimulai. Pagarnya dibuat dari beton sekeliling 12 hektare," ujarnya, Senin (19/5).

Terkait sisa lahan yang akan dibuat stadion dan belum bersertifikat seluas 14 hektare lebih, Tri mengatakan saat ini tengah berproses di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sedangkan soal masih adanya warga yang menempati lahan, Tri mengatakan pada Rabu (21/5) nanti pihaknya beserta BPN akan menegaskan batasan lahan mana yang bersertifikat.

"Setiap harinya kita bersama TNI dan kepolisian akan melakukan penjagaan. Setidaknya 8 orang yang berjaga setiap hari," ucapnya.

Sedangkan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI Jakarta, Ratiyono mengatakan, sejak Sabtu (17/5) lalu, alat-alat berat sudah masuk. Baliho rencana pembangunan pun sudah dipasang.

"Untuk sementara alat-alat sudah masuk sejak Sabtu, baliho rencana pembangunan pun sudah terpasang. Sekarang alat-alat berat sudah bekerja meratakan lahan," tandasnya.