Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan munculnya pengadaan Uninterruptible Power Suply (UPS) sebelum sistem e-budgeting berlaku. Sehingga dirinya tidak bisa mengawasi puluhan ribu mata anggaran dalam APBD DKI.

Basuki mengaku tidak mengetahui munculnya pengadaan UPS dalam APBD Perubahan 2014 lalu. "Tidak tahu kami, kan itu muncul sebelum ada e-budgeting, kecolongan begitu," kata Basuki di Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo, Kamis (25/2).

E-budgeting baru diterapkan mulai 2015. Bahkan setelah diterapkan ada penolakan dari kalangan dewan. Sehingga APBD 2015 menggunakan peraturan gubernur (Pergub) lantaran dinilai adanya perbedaan antara eksekutif dan legislatif

"Ada e-budgeting diterapkan berantem kedua belah pihak," tandasnya.

Seperti diketahui, pagi ini Basuki memenuhi penggilan Bareskrim Polri untuk menjadi saksi atas kasus UPS pengadaan APBD Perubahan 2014. Pemeriksaan berlangsung selama dua setengah jam.