Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, pembebasan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jakarta sulit dilakukan. Pasalnya,ada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berorientasi pada komisi saat membeli tanah warga.

"Saya temukan banyak oknum waktu beli tanah minta komisi 10 persen, 17 persen. Ditekan masyarakatnya. Padahal masyarakat itu kan kalau jual tanah saja 2,5 persen rela kasih agen properti," kata Basuki saat peresmian sepuluh RTH publik dan Plaza Reformasi di Taman Jagakarsa, Jalan H Mahjur, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (9/2).

Basuki juga pernah mendapati, PNS yang sengaja meminta komisi 2,5 persen dari lahan yang sudah dibebaskan. Padahal langkah tersebut jelas melanggar. Tambahnya, ada berapa puluh hektare lahan bersertifikat di Jakarta berada di atas lahan hijau.

"Misal ada orang kaya kena lahan hijau, ditekan-tekan, mau nggak dia? Nggak mau. Kalau mau kamu jadi agen properti saja, berhenti jadi PNS. Jual tanah ke kita, kamu nikmatin tuh 2,5 persen," ujarnya.

Pemprov DKI menyediakan anggaran Rp 5-7 triliun untuk membeli tanah. Oleh sebab itu, pihaknya membuka tawaran pembelian kepada warga Jakarta memiliki tanah bersertifikat di jalur hijau.

"Ini kenapa proses ruang terbuka hijau di Jakarta bermasalah. Belum lagi didudukin. Belum lagi oknum RW kerjasama dengan lurah, nyewain tempatnya bikin lapak dan macam-macam," tandasnya.