Untuk menanggulangi banjir yang kerap mengancam warga ibu kota, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian Pekerjaan Umum bekerjasama melakukan normalisasi Kali Pesanggrahan. Kesepakatan itu dituangkan dengan bentuk nota kesepahaman kerjasama normalisasi Kali Pesanggrahan sepanjang 22 kilometer.

Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo mengatakan, dalam kerjasama ini, Pemprov DKI hanya akan melakukan pembebasan lahan. Sementara pekerjaan fisik akan dilakukan oleh Kementerian Pu dalam hal ini Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA). Pembebasan lahan sendiri sudah dilakukan sejak tahun lalu.

"Bagian kita bagian pembebasan lahan, bagian Pak Dirjen atau bagian Kementerian PU yang berkaitan dengan fisik, konstruksi, pelebaranan, dan pendalamannya," kata Jokowi, usai penandatanganan nota kesepahaman normalisasi Kali Pesanggrahan, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/5).

Sebagian lahan milik Lembaga Pendidikan Polwan yang terletak di Pasar Jumat, Jakarta Selatan, juga akan dibebaskan. Namun untuk pembebasannya masih harus ada proses administrasi yang harus diselesaikan. "Ada 22 kilometer yang akan dikerjakan. Salah satunya mengenai Sekolah Polwan, sehingga ini perlu proses administrasi agar cepat diselesaikan," ujar mantan Walikota Surakarta ini.

Jokowi berharap, pekerjaan tersebut bisa segera dirampungkan sebelum musim hujan datang. Sehingga nantinya saat hujan turun, diharapkan beberapa kawasan tidak akan terendam banjir lagi. "Ini kan maunya kebut-kebutan, sebelum musim hujan itu bisa diselesaikan. Siang malam dikerjakan," tegasnya.

Antara pembebasan lahan dengan pembangunan fisik akan dilakukan berbarengan. Diakui Jokowi tidak ada kendala dalam pembebasan lahan. Namun ada beberapa warga yang enggan lahannya dibebebaskan. Tetapi hal itu bisa diatasi dengan baik.

Direktur Jenderal SDA Kementerian PU, Mohammad Hasan menuturkan, pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemprov DKI baru sekitar 50 persen dari yang dibutuhkan atau baru 50 hektar. Diharapkan pembebasan lahan bisa segera dirampungkan agar pembebasan fisik juga bisa diselsaikan.

Menurut Hasan, pada tahun ini Kementerian PU mengalokasikan anggaran sekitar Rp 250 miliar khusus untuk kegiatan fisik. Namun anggaran tersebut tidak hanya untuk Kali Pesanggrahan saja, tetapi juga di Kali Sunter dan Angke.

"Sementara untuk pembebasan lahan, dana yang disediakan Pemprov DKI ada sekitar Rp 250 miliar yang tidak bisa dilakukan sekaligus karena ada tahap-tahap negosiasi sesuai undang-undang," jelasnya.

Dari tiga sungai yang sedang dinorrmalisai, diakui Hasan, sudah berjalan hingga 70 persen. Pekerjaan sendiri sudah dilakukan sejak tiga tahun terakhir ini. "Tinggal 30 persen lagi, ini sudah berjalan tiga tahun, cuma dikerjakan bertahap," tukasnya.