Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, prioritas dalam Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2014 bidang pendidikan bukanlah untuk pengadaan barang, seperti pembelian uninterruptible power supply (UPS). Saat itu pihaknya memprioritaskan perbaikan gedung sekolah.

"Yang mendesak untuk rehab sekolah, karena sekolah pada hancur. Nggak ada pengadaan barang rehab yang diprioritaskan," kata Basuki saat memberikan keterangan sebagai saksi di Ruang Kartika 2, Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/2).

Basuki mengaku sempat marah kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta terkait dengan pembelian UPS hingga Rp 6 miliar. Menurutnya lebih baik anggaran tersebut untuk membeli genset. Barang tersebut lebih dibutuhkan oleh sekolah dibandingkan UPS.

"Saya marah pada dinas, gendeng apa beli UPS sampai Rp 6 miliar. Beli genset lebih murah, lebih aman," ucapnya.

Basuki mengaku telah menanyakan kepada mantan Kepala Dinas Pendidikan, Lasro Marbun terkait dengan pembelian UPS. Saat itu, Lasro mengaku tidak mengetahuinya. Namun dalam persidangan, Hakim Sutarjo, mengatakan Lasro mengaku mengetahuinya.

Basuki pun merasa dibohongi dengan pernyataan Lasro tersebut. Semula Lasro meminta untuk diangkat menjadi Kepala Inspektorat DKI untuk bisa menyelidiki kasus tersebut. Setelah mengetahui adanya kebohongan, maka Basuki mencopot Lasro dari jabatannya.

"Dia (Lasro) bohongi saya saat saya baca berita. Dia ngakunya nggak tau pembelian UPS itu. Makanya saya berhentikan jadi Inspektorat," tegasnya.