Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengaku penerapan sistem e-budgeting pada tahun 2014 sempat ditolak. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak mau mengisi sistem yang telah disiapkan.

"Kami mau bikin e-budgeting 2014, mereka menolak. Nggak mau isi mereka. Kami ganti, Pak Jokowi langsung ganti Kepala Dinas Pendidikan yang agak mencurigakan itu," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/2).

Basuki menggaku menempatkan Kepala Dinas Pendidikan yang baru, yakni Lasro Marbun. Dia bertugas untuk memotong anggaran yang dinilai tidak sesuai dan pemborosan.

"Kami ganti kepala dinas yang tugasnya memotong anggaran. Lalu dilaporkanlah, Pak Lasro waktu itu memotong Rp 3 triliun lebih anggaran yang nggak guna," ucapnya.

Karena e-budgeting ditolak, pihaknya mencari cara lain untuk mengamankan anggaran. Salah satu caranya yakni menggunci anggaran dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas Palfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

"Kami pikir sudah aman, sampai 2015, BPKP masih bilang ini ada siluman," katanya.

Bahkan, Basuki juga mengganti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) agar tidak ada lagi anggaran siluman. Namun tetap sama muncul pengadaan UPS hingga Rp 6 miliar. Dirinya mengaku kaget dengan munculnya anggaran tersebut.

"Itu saya baca, saya kaget, saya tulis pemahaman nenek lu. Ada UPS Rp 6 miliar, kok gila amat beli UPS, kenapa nggak beli genset saya bilang," tandasnya.