Sebanyak 18 aset Pemrintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Jakarta Timur, diduga dikuasai pihak ketiga secara ilegal.

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Syofian Taher mengatakan, untuk mengamankan aset tersebut, pihaknya bersama Kantor Pengelola Aset Daerah (KPAD) melakukan pendataan ulang.

“Ada 18 aset Pemda yang saat ini dikuasai pihak ketiga. Kita data ulang dan akan kita ambil alih lagi. Karena aset pemda tidak boleh dikuasai pihak ketiga,” ujar Syofian, saat meninjau  sejumlah aset  pemda yang ada di Kecamatan Kramat Jati, Rabu (20/1).

Ia menjelaskan, beberapa aset yang dikuasai pihak ketiga di antaranya adalah, bekas kantor Kelurahan Kramat Jati di Jl Nusa 1, Kramat Jati.

Lahan seluas kurang lebih 8.000 meter persegi itu dimanfaatkan warga untuk Posyandu dan lapangan bulutangkis. Kemudian lahan seluas 6.770 meter persegi di Bambu Apus dikuasai pengembang, renacanaya akan dibangun hunian klaster.

“Hari ini kita cek fisik seluruh aset yang dikuasai pihak ketiga. Besok kita rapat terpadu dengan unit terkait dan dilanjutkan penertiban secara bertahap,” tandas Syofian.