Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo berjanji segera mengupayakan pencairan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP). Pencairan KJP dinilai penting, terlebih dana yang disalurkan ini bukan ditujukan untuk sebuah yayasan.

Dikatakan Jokowi, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pencairan KJP yang termasuk dalam kategori dana bansos dan hibah. Seperti diketahui, KPK merupakan lembaga yang mengeluarkan imbauan agar dana bansos dan hibah tidak dicairkan sebelum pemilihan umum (Pemilu).

"KJP sebentar lagi cair. Tanya saja ke yang cairkan anggaran itu," ujar Jokowi, usai menjadi Inspektur Upacara (Irup) Hari Kebangkitan Nasional di Lapangan Eks IRTI, Monas, Selasa (20/5).

Mantan Walikota Surakarta ini menambahkan, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta tengah berkoordinasi dengan beberapa lembaga lainnya agar pencairan dana KJP bisa segera dilakukan. "Pokoknya sekarang KJP lagi dalam proses pencairan," katanya.

Jokowi menilai, imbauan yang disampaikan KPK terkait pencairan dana bansos dan hibah itu tidak salah. Sebab, hal ini dilakukan untuk menghindari dana bansos maupun hibah digunakan untuk kepentingan politik.

Seperti diketahui, program KJP sendiri telah dijalankan sejak 2012 lalu. Adapun besaran dana KJP adalah Rp 240.000 untuk tingkat SMA/SMK/MA, Rp 210.000 untuk tingkat SMP/MTs, dan Rp 180.000 untuk tingkat SD/MI. Dana ini biasanya turun atau cair setiap tiga bulan yang ditransfer langsung ke penerima KJP melalui Bank DKI.