Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, pemerintah memiliki kewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk warganya. Hal ini sebagaimana telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakannya dengan mengalokasikan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi pelajar SD hingga SMA.

"Siapapun di Jakarta, kalau mau sekolah, kewajiban kami tanggung. Jadi bukan karena seleksi, karena itu adalah hak sebagai warga negara,” ujar Basuki, saat menyerahkan beasiswa di Balai Kota, Selasa (22/12)

Dikatakan Basuki, secara pribadi, dirinya mengaku tak suka memberi bantuan sosial. Terlebih, bantuan tersebut diberikan untuk sekolah. Sebab, hal itu sudah menjadi hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan ditanggung pemerintah.

"Saya secara pribadi tidak suka bantuan sosial seperti ini. Saya ngga suka. Makanya bapak/ibu nggak pernah lihat saya kasih KJP (Kartu Jakarta Pintar). Karena ini adalah hak pelajar untuk sekolah," kata Basuki.