Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menegaskan, transaksi dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak pernah offline.

Karena, kata Basuki, sistem tersebut bersangkutan dengan perbankan yang bisa digunakan di toko-toko yang memiliki Electronic Data Capture (EDC).

"Kalau yang soal offline-offline gitu tuh, emang modus. Modus dia mengancam toko itu, atau toko itu yang sengaja bermain," kata Basuki, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Sabtu (19/12).

Basuki mensinyalir, adanya permainan dari toko yang menjual perlengkapan sekolah atau  pengguna KJP. Berdasarkan catatannya masih ada tiga persen pengguna KJP yang melakukan penyimpangan.

"Kami teliti itu (penyimpangan) di bawah tiga persen yang main. Jadi yang main kayak gitu tuh ada tiga persen," ucapnya.

Basuki akan memberikan sanksi tegas kepada pengguna KJP maupun toko yang melakukan penyimpangan. Untuk penerima KJP, maka kartu sakti tersebut akan dicabut. Sementara untuk toko yang bersangkutan akan ditutup.

"Sanksinya tutup tokonya langsung. Dicabut KJP-nya," tegas Basuki.

Dinas Pendidikan DKI sendiri telah melakukan razia kepada toko yang menyediakan jasa penarikan tunai untuk KJP. Toko-toko tersebut memotong 10 persen dari dana yang dicairkan.