Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama optimistis pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016 bisa cepat dibahas. Bahkan untuk APBD Perubahan diperkirakan bisa mulai dibahas pada Juni tahun depan. Sebab pada pembahasan RAPBD telah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting.

" Juni kami sudah bisa masuk ke APBD Perubahan, karena sekarang gampang banget kalau nggak jalan kami coret .  Karena semuanya ada komponennya jadi gampang," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (17/12).

Menurut Basuki, pembahasan APBD 2016, merupakan sejarah bagi Pemprov DKI Jakarta. Sebab semuanya sudah menggunakan sistem e-planning dan e-budgeting. Selain itu, antara eksekutif dan legislatif bersinergi menyisir anggaran yang tidak masuk akal.

"Ini sejarah DKI lah. eksekutif legislatif juga akur sama-sama awasin, sama sama pelototin," ucap Basuki.

Dengan sistem tersebut, Basuki juga yakin penyerapan anggaran tahun depan bisa lebih maksimal. Bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak bisa bekerja dengan baik, maka akan terancam dipecat.

"Harusnya cepet penyerapannya, kami sudah sepakat juga sama Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD), kalau SKPD nggak jelas untuk eksekusi lelang atau belanja, ke depannya nggak ada toleransi langsung kami cabut," tegas Basuki.

Beberapa pembelian jasa dan barang saat ini juga telah dipermudah melalui e-katalog di Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (LKPP). Seperti pembelian bus, pembelian aspal, serta lainnya.

"Harusnya penyerapan cepat, kecuali ada efisiensi atau penambahan ya. Karena Silpa bisa terjadi kalau ada efisiensi dan penambahan pendapatan," tandas Basuki.