Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan Rancangan APBD 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). RAPBD yang diajukan yakni sebesar Rp Rp 66,37 triliun. Jumlah tersebut meningkat 0,92 persen dibandingkan dengan Perubahan APBD 2015 sebesar Rp 65,76 triliun.

Basuki sepenuhnya menyerahkan kepada DPRD DKI untuk proses pembahasnnya. Namun dirinya berharap agar bisa disahkan sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI.

"Bukan di tangan saya lagi, sudah di Pak Taufik (Wakil Ketua DPRD)," kata Basuki di Gedung DPRD DKI, usai rapat paripurna, Kamis (17/12).

Dalam RAPBD 2016, besaran belanja daerah mencapai Rp 59,1 triliun. Dengan rincian pendapatan daerah direncanakan mampu mencapai Rp 58,21 triliun. Rencana pendapatan daerah tersebut diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 39,32 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 13,86 triliun, serta lain-lain seperti dana pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 5,01 triliun .

Sedangkan untuk rencana PAD diharapkan diperoleh dari pajak daerah sebesar Rp 32,01 triliun, retribusi daerah sebesar Rp 800 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 790 miliar, serta lain-Lain PAD yang sah sebesar Rp 5,72 triliun.

Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan berasal dari hibah untuk Mass Rapid Transit (MRT) sebesar Rp 2,24 triliun, dan dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp 2,77 triliun.

Basuki menambahkan, untuk belanja tidak langsung dialokasikan sebesar Rp 24,51 triliun. Nilai tersebut meliputi belanja pegawai sebesar Rp 17,93 triliun. Kemudian belanja bunga sebesar Rp 30 miliar, belanja subsidi sebesar Rp 1,61 triliun, dan belanja hibah sebesar Rp 1,99 triliun.

Selain itu juga untuk belanja bantuan sosial sebesar Rp 2,52 triliun, dan belanja bantuan keuangan kepada parpol sebesar Rp 1,81 miliar.

"Tahun depan untuk belanja langsung dialokasikan sebesar Rp 34,58 triliun. Nilai tersebut antara lain digunakan untuk belanja kegiatan prioritas dan unggulan sebagai langkah pencapaian visi dan misi RPJMD," jelas Basuki.

Menurut Basuki, visi Pemprov DKI tahun depan yakni menjadikan Jakarta sebagai kota yang bebas dari masalah-masalah menahun seperti macet, banjir, pemukiman kumuh, dan sampah.

" Misinya menjamin ketersediaan hunian dan ruang publik yang layak, serta terjangkau bagi warga kota ," ujar Basuki.

Untuk penerimaan pembiayaan pada tahun depan direncanakan berasal dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2015 yang diproyeksikan akan mencapai Rp 7,93 triliun. Kemudian juga dari pinjaman Bank Dunia untuk Program Jakarta Emergency Dredging Iniciative (JEDI) sebesar Rp 229,93 miliar.

Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 7,27 triliun yang akan digunakan untuk Penyertaan Modal Pemerintah (PMP).

Basuki melanjutkan, rasio belanja daerah tahun depan, didominasi oleh belanja lansung. Dengan perbandingan yakni 41 persen belanja tidak langsung dan 59 persen belanja langsung.

"Untuk belanja fungsi pendidikan yang didalamnya termasuk hibah dan bantuan sosial kepada lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi pendidikan mencapai 29,99 persen, sedangkan untuk belanja fungsi kesehatan mencapai 10,29 persen," pungkas Basuki.