Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, masih ada tiga persen pengguna Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang melakukan penyimpangan. Hal itu diketahui setelah diterapkannya kebijakan non tunai untuk dana KJP. Sementara, sebanyak 97 persen lainnya sudah menggunakan sesuai dengan ketentuan.

"Ada 3 persen orang seperti itu (menyimpang). Ini sistem lebih baik dari sistem dulu. Kalau dulu tarik kontan bapak emaknya ke ATM. Kan bisa lihat dari CCTV. Sekarang mau kami ubah lagi. Sekarang mau lebih adil lagi sistemnya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (15/12).

Kendati demikian, kata Basuki, pihaknya akan terus memperbaiki sistem agar KJP tidak ada lagi penyimpangan dan tepat sasaran. Pihaknya tidak dapat mengentikan pemberikan KJP kepada warga, karena sebagian besar benar-benar membutuhkan.

"Tapi masa kami menghadapi 3 persen orang seperti itu jadi setop KJP, itu nggak bisa," ucap Basuki.

Basuki mencatat, sebanyak 40 persen anak usia sekolah di Ibukota putus sekolah. Mereka rata-rata berusia 12-15 tahun. Diharapkan, dengan adanya pemberian KJP ini bisa menekan angka anak putus sekolah.

"Jakarta ini mengerikan, anak usia 12 sampai 15 tahun putus sekolah. Kalau kamu lihat ada 57 geng anak yang nggak sekolah yang berantem, yang terlibat narkoba," kata Basuki.

Selain pemberian KJP, Pemprov DKI Jakarta juga terus menyediakan hunian murah bagi warga Ibukota. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta terus membangun rumah susun (rusun) yang diperuntukan bagi warga bantaran sungai.

"Nah, ini mesti kami atasi juga. Kami bangun rusun yang baik, kekumuhan diberesin, mereka disekolahkan. Ini semua butuh waktu karena sosial nggak gampang," tandasnya.