Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menuturkan, pembahasan Kebijakan Umum APBD - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 menjadi ajang evaluasi bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terlebih prosesnya sudah menggunakan sistem elektronik, seperti e-planning dan e-budgeting.

Basuki meminta Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta yang saat ini sedang membahas KUA-PPAS 2016 bisa menilai SKPD mana yang terlihat bekerja atau bermain anggaran.

" Saya minta Pak Ketua (DPRD) juga bisa kasih tahu saya nih, siapa SKPD yang bisa kerja atau tidak kerja ," kata Basuki di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Ditambahkan Basuki, hal itu akan dijadikan bahan dalam pergantian pejabat yang rencananya akan dilakukan pada 8 Januari 2016 mendatang. "Makanya saya katakan ini evaluasi kami untuk mengganti pejabat DKI sebetulnya. Melalui peristiwa ini, ketahuan kan siapa yang bisa kerja dan nggak bisa kerja," tukas Basuki.

Selain itu, lanjut Basuki, hal ini juga membuktikan antara eksekutif dan legislatuf bersama-sama menyisir anggaran. "Sekali lagi kali ini betul-betul eksekutif dan DPRD itu menyatu, untuk menyisir semua. Nah ini e-planning dan e-budgeting nggak boleh main-main," ucap Basuki.

Basuki menegaskan, pihaknya bersama dengan DPRD menjamin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 sangat efisien dan efektif. "Saya mau sampaikan APBD 2016, kami eksekutif dan legislatif menjamin sangat efisien dan efektif. Karena kami betul-betul potong luar biasa," tegas Basuki.