Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama terkejut dengan laporan dari Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD DKI, Bestari Barus terkait adanya penambahan anggaran untuk Suku Dinas Tata Air. Bahkan jika diakumulasi, penambahan hingga mencapai Rp 700 miliar.

"Ini ada masalah juga ternyata di Sudin Tata Air nambahin (anggaran dalam RAPBD) lagi duitnya. Saya dikasih tahu Pak Bestari semalam," ujar Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/12).

Padahal, sebelum diajukan ke DPRD, Basuki telah melakukan penyisiran Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016. Basuki pun berencana untuk mengecek kebenaran laporan tersebut. "Makanya saya mau cek ini. Jadi saya mau ikutan Banggar dia bahas anggaran hari ini ke DPRD," kata Basuki.

Penambahan anggaran tersebut dapat diketahui, lantaran pada KUA-PPAS kali ini telah menggunakan e-planning dan e-budgeting. Sehingga bisa terekam penambahan oleh siapa dan kapan dilakukan. "Ini berani banget kalau sampai benar," ucapnya.

Tapi menurut Basuki, ada kemungkinan penambahan ini adalah penggabungan dari beberapa kegiatan. Karena dirinya telah meminta kepada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) agar tidak ada lelang yang nilainya kecil.

"Tapi saya juga bilang mungkin saja itu penggabungan karena kita enggak pengen lelang kecil-kecil. Jadi mungkin digabungin terus dewan salah paham," tuturnya.

Basuki pun mengaku telah menanyakan perihal ini ke salah satu kepala suku dinas tata air. "Kasudin Barat semalam bilang dia juga kaget karena menurutnya dia enggak ada ubah-ubah lagi, kalau ada ubah berarti ada yang sabotase dong. Nanti yang sabotase kan ketahuan siapa yang ngetik. Tata Air ini dari dulu memang paling kacau," tandas Basuki.