Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai sistem informasi kepegawaian di DKI Jakarta perlu diperbaiki. Selain itu, sistem kepegawaian pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berbasis digital update administratif diminta didistribusi hingga tingkat kota.

Menurut Djarot, selama ini sistem informasi kepegawaian di DKI Jakarta masih belum maksimal. Alhasil, penghitungan tunjangan kinerja daerah (TKD), kenaikan pangkat dan mutasi atau promosi pejabat belum dapat tertata dengan baik.

"Sistem informasi kepegawaian kita memang perlu kita diperbaiki betul. Perlu pembenahan betul," kata Djarot, Jumat (4/12).

Dikatakan Djarot, seharusnya sistem informasi kepegawaian dapat menyajikan data kepegawaian secara cepat dan akurat. Sehingga, data yang disajikan dapat menjadi landasan dalam mengambil kebijakan dengan tepat.

Mengenai sistem informasi kepegawaian, lanjut Djarot, dirinya sempat marah saat menjadi Wali Kota Blitar. Saat dirinya menyambangi kantor kepegawaian daerah, banyak ditemui tumpukan berkas pegawai.

"Waktu di Blitar saya lakukan seperti itu, manteb banget Silpa kita. Saya jadi saya tahu persis, karena masuk dalam sistem kita semua," ujarnya.

Ditambahkan Djarot, selain digitalisasi data kepegawaian, pihaknya pun menginginkan pendistribusi input data. Untuk mempercepat informasi kepegawaian, pihaknya meminta update tidak tersentralisir di tingkat provinsi, melainkan tingkat kota pun dilibatkan.