Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memperjuangkan agar wisma atlet dihibahkan. Untuk itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengaku akan berkoordinasi dengan Komisi II DPR RI untuk memberi penjelasan rencana pemanfaatan tempat tersebut.

Sebelumnya, DPR RI menolak menghibahkan Wisma Atlet Kemayoran yang berada di bawah pengelolaan Sekretariat Negara (Setneg) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Alhasil, rencana perubahan fungsi pasca Asian Games menjadikan Wisma Atlet Kemayoran sebagai rumah susun (rusun) yang diperuntukkan bagi Masayarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terancam batal.

Selain rencana pengalihan fungsi wisma atlet sebagai rusun, Pemprov DKI juga sudah merencanakan revitalisasi lahan golf yang akan dihibahkan. Rencananya, lapangan golf akan difungsikan sebagai RTH seperti taman, jogging track dan lapangan futsal.

" Nanti saya akan bicarakan dengan komisi II . Kemarin waktu saya jemput Pak Jokowi di Halim, saya sudah ngomong sama Mensetneg tentang masalah ini. Ada beberapa persepsi yang perlu disamakan dengan komisi II," ujar Djarot, Kamis (3/12).

Dikatakan Djarot, seharusnya hibah tidak menjadi masalah. Apalagi, peralihan dilakukan antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Apalagi, rencana pengembangan yang dilakukan pun berorientasi pada kepentingan rakyat.

"Itu sebetulnya milik negara toh, DKI itu penyelenggara negara nggak, sama-sama bos. Gitu aja geger heran aku," katanya.

Ditambahkan Djarot, mengenai ada yang tidak setuju DKI mengubah wisma atlet menjadi rusun MBR, seharusnya hal tersebut bisa dibicarakan.

Dicontohkan, pembangunan rusun di Cipinang Besar Selatan oleh Kemenpupera dan Kemenakertrans memiliki fasilitas di atas rusun umumnya dan diperuntukkan bagi pekerja. Mengacu pada rusun di Cibesel, bila tidak setuju untuk MBR, bisa saja peruntukkan rusun dialokasikan bagi keluarga kelas pekerja.