Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, tidak akan meminta para pengembang segera melaksanakan kewajibannya membangun rumah susun (rusun). Pasalnya, kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang menggalami perlambatan.

Dikatakan Basuki, pengembang mempunyai kewajiban membangun 86.000 unit rusun kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Namun, pembangunan rusun tersebut akan dikaji kembali oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Kami akan hitung-hitung dulu ini, berapa unit (hutang kewajiban pengembang). REI (Real Estate Indonesia) juga sedang susah duitnya. Ya kita voor-voor-an lah supaya ditunda 1-2 tahun dulu, nggak apa apa, tapi mesti mulai dicicil," kata Basuki, di salah satu hotel di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/12).

Menurut Basuki, saat ini bisnis properti sedang lesu. Para pengembang juga sedang memutar otak untuk balik modal atas properti yang dibangun serta membayar kewajiban kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Saya tahu pengembang ini punya hutang 86 ribu unit rusun ke DKI, tapi pas saya jadi gubernur lagi lesu. Pengembang lagi bingung, mau balik modal saja susah, bagaimana kewajiban ke kami," ucapnya.

Namun demikian, tambah Basuki, pihaknya tetap akan mengejar kewajiban para pengembang tersebut.