Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama ingin dinamika proses penganggaran APBD 2016 diunggah dan dipublikasikan. Selain menjadi informasi bagi masyarakat, proses penganggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi pemerintah daerah lain dalam penyusunan anggaran.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, proses penganggaran APBD DKI Jakarta 2016 sudah menggunakan e-planning dan e-budgeting dalam menyusun anggaran. Setelah diinput oleh masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD), anggaran yang mencantumkan hingga komponen harga satuan pun langsung dikoreksi oleh Basuki.

Hasilnya, banyak di antara kegiatan yang dievaluasi karena dinilai tidak signifikan dan tidak jelas orientasinya. Anggaran sebesar Rp 4,15 triliun yang berkenaan dengan sosialisasi, alat tulis kantor, anggaran tumpang tindih dan belanja barang yang tidak efisien dipangkas.

"Saya mau proses dinamika penganggaran ini di-upload. Jadi perbedaan sebelum dan sesudah penyisiran anggaran di-upload sehingga jadi pembelajaran," ujar Basuki, Selasa (1/12).

Dikatakan Basuki, dengan penyisiran yang dilakukan selama 11 hari, dirinya yakin postur anggaran dalam KUA-PPAS sudah efisien dan berorientasi pada pembangunan. Sehingga, kecil kemungkinan pihak DPRD dan Kemendagri melakukan koreksi.

"Saya yakin Kemendagri juga kaget, mau sisir apalagi? Makanya template kita ini bisa jadi contoh bagi kepala daerah lain, dengan begini kan yang diuntungkan rakyat," katanya.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) DKI Jakarta, Ii Karunia mengatakan, saat ini template hasil penyisiran sudah dipublikasi di situs www.jakarta.go.id. Selain itu, ke depan, DKI akan menerapkan standar dalam penyusunan anggaran.

"Misalkan, pembelian ATK di antara unit itu nanti ada standarnya sehingga tidak beda. Kalau kemarin kan antar sudin saja dengan kebutuhan sama angkanya jauh beda," ungkapnya.