Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut penyisiran Kebijakan Umum APBD-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 sudah mencapai 80-90 persen. Penyisiran telah dilakukan sejak pekan lalu.

"Kalau anggaran sebetulnya sampai malam ini bisa sampai 80-90 persen sudah selesai," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/11).

Rencananya KUA-PPAS yang telah disisir tersebut akan diserahkan kepada DPRD DKI pada Senin (30/11) pekan depan. Basuki menyebut DPRD DKI Jakarta tidak mempermasalahkan penyisiran yang dilakukan tersebut.

"DPRD nggak masalah, Senin kami masukkan. Saya sudah sampaikan ke teman-teman DPRD, saya bukan lambat, saya hanya ngurangin supaya dapat uang untuk pembangunan," ujarnya.

Basuki mengaku sisa anggaran hasil penyisiran akan dimasukan untuk pembangunan rumah susun (rusun). Karena masih ada pembangunan rusun yang belum mendapatkan alokasi anggaran. "Kami mau tambah lagi bangun rusun sampai Rp 1 triliun lebih. Kami masih butuh Rp 1,7 triliun untuk bangun rusun lagi tambahan," tuturnya.

Menurut Basuki, anggaran yang dipotong seperti sosialisasi. Karena dianggap antar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) saling tumpah tindih. "Dia mencontohkan di Kepulauan Seribu rata rata sewa kapal, alasan Bupati mau ke mana-mana sewa kapalnya mengerikan. Sekali jalan bisa sampai Rp 11 juta," tandasnya.