Pemasangan closed circuit‎ television (CCTV) di jembatan penyebrangan orang (JPO) yang rencananya dimulai 2016 mendatang, tidak akan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

‎

"Kita sedang meminta teman-teman provider telepon seluler untuk membantu kita memasang CCTV di JPO sesuai kewajiban mereka," ujar Ii Karunia, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Kamis (26/11).

‎Menurut Ii, dengan menagih kewajiban perusahaan provider, pengadaan berikut pemasangan CCTV di JPO tidak lagi membebani biaya dari APBD DKI. Sampai kini, pihaknya masih menunggu perusahaan provider yang siap untuk memasang CCTV di JPO.

‎"Jadi sumber dananya itu bukan dari APBD. Tapi dari kewajiban mereka," ucapnya.

Untuk titik pemasangan CCTV di JPO, lanjut Ii, akan mengikuti usulan kegiatan perbaikan JPO yang diajukan Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Titik pemasangan CCTV di JPO kita ikuti usulan dari Dishubtrans. Karena petanya kan ada di mereka. Itu yang kita tawarkan dan minta kepada perusahaan provider telepon seluler," katanya.

Ii mengatakan, memang pihak Dishubtrans DKI sudah mengajukan permintaan pemasangan CCTV dibeberapa titik JPO. Namun dari usulan itu, ada yang belum bisa dipasang CCTV, lantaran belum terjangkau kabel optik sehingga tidak dapat terkoneksi.

"Jadi semua tergantung dari fiber optik teman-teman provider. Kalau ada, Dishubtrans memang sudah ada permintaan dibeberapa titik," tandasnya.