Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berupaya terus meningkatkan pendidikan yang layak dan pelayanan kesehatan yang baik, sebagai bentuk pemenuhan hak bagi setiap warga.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menuturkan, untuk menjamin kedua layanan tersebut, selama ini DKI sudah menerapkan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

"Sekarang KJP dan KJS ditarik menjadi program pemerintah pusat karena memang program Pak Jokowi dan Basuki. Makanya tantangan kita ke depan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan," ujar Djarot, saat tampil sebagai narasumber pada Konfrerensi Nasional Kota/Kabupaten HAM dengan tema Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah yang diselengarakan Kementrian Hukum dan HAM di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (25/11).

Diakui Djarot, saat ini masih ada kemungkinan warga Jakarta belum tercover sistem KJP. Namun, mereka yang belum terdata adalah warga belum memiliki KTP DKI Jakarta dan bisa ditanggung oleh Kartu Indonesia Pintar

Sedangkan untuk pelayanan kesehatan, sistem KJS sudah terintegrasi Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Praktis di bidang kesehatan, kata Djarot, tugas Pemprov DKI hanya mempersiapkan infrastruktur untuk mendekatkan layanan.

Dikatakan Djarot, untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, saat ini Pemprov  DKI  tengah mengembangkan program layanan ketuk pintu dengan hati. Yakni melakukan pelayanan kesehatan dari pintu ke pintu  masyarakat dengan deteksi dini kesehatan. Untuk setiap 1.250 warga, disiapkan satu tenaga perawat, dokter dan bidan.

"Puskesmas pun terus kita tingkatkan. Saat ini Puskesmas kecamatan tengah kita persiapkan menjadi rumah sakit tipe D ," tandas Djarot.