Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menilai, masih ada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang belum mengubah pola pikir dalam menyusun anggaran.

Dikatakan Djarot, dalam menyusun anggaran masih ada yang tidak efisien dan terkesan mengada-ada, sehingga Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membutuhkan waktu agak lama untuk mengevaluasi usulan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sejak Rabu (18/11) hingga Senin (23/11),  dari 10 SKPD yang sudah menjabarkan anggarannya  dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, masih menemukan usulan yang dinilai pemborosan.

"Ada sebagian teman-teman kita belum berubah pola pikirnya, tidak menghargai uang rakyat," ujar Djarot di Balai Kota, Senin (23/11).

Pencoretan program yang diajukan SKPD oleh gubernur, menurut Djarot, adalah hal yang layak karena dinilai boros dan tidak fokus. Apalagi, sebagian diantaranya ada yang mendelegasikan tugas kepada staf sehingga saat diminta tidak mampu menjelaskan.

"Tidak boleh itu, tidak tahu apa tujuan dan fungsinya. Atau memang ada kesengajaan di situ. Saya kaget, misal Festival Kota Tua kegiatan yang satu hari menghabiskan Rp 10 miliar," tandas Djarot.