Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyoroti usulan anggaran pembelian lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) di Dinas Perindustrian dan Energi (DPE) DKI‎ dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

‎" Dinas Perindustrian dan Energi saya pikir juga gila-gilaan. Mereka satu dinas saja pasang-pasang lampu itu hampir Rp 300 miliar ," kata Basuki di Balai Kota DKI, Minggu (22/11).

Tak hanya di dinas, lanjut Basuki, usulan anggaran pembelian lampu penerangan jalan umum (PJU) di tingkat Suku Dinas (Sudin) juga terbilang besar, antara Rp 30-40 miliar. Begitu juga dengan biaya pembayaran penggunaan daya lampu PJU ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang mencapai Rp 600 miliar setahun.

"Makanya saya gabungan. Terus bayar listrik PLN kan hampir Rp 600 miliar satu tahun. Makanya kalau kita ganti Light Emitting Diode (LED) semua lampu, itu paling banyak listrik di bawah Rp 200 miliar," ujarnya.

Basuki mengatakan, anggaran pembelian lampu dan pembayaran listrik PJU yang dianggap terlalu besar dan pemborosan itu pun akhirnya dicoret‎. "Kenapa nggak digabungin buat ganti LED bisa tiga kota. Makanya saya tanya ke mereka kenapa nggak mau lakukan? Makanya saya potong," ucapnya.

Selain itu, Basuki juga mempertanyakan pemasangan jaringan utilitas proyek PJU yang berantakan dan membuat kemacetan di sejumlah ruas jalan. ‎Salah satunya ruas jalan tepat depan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) yang banyak dikeluhkan pengguna jalan.

"Saya udah bilang, mereka itu harus cari kontraktor yang nggak jelas. Dokumennya  mungkin ada, tapi modalnya nggak jelas. Kerjanya juga nggak tanggung jawab. Seluruh Jakarta digali buat PJU berantakan," tandasnya.