Angggaran yang diajukan oleh Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kepulauan Seribu untuk 2016 dihapus seluruhnya. Ini karena seluruh program yang dimasukan ke e-planning dinilai tidak masuk akal.

"Kelakuan di Kepulauan Seribu ini tidak bisa dilolosin. Di Kepulauan Seribu ini kami nggak mau isi," ujar Basuki Tjahja Purnama, Gubernur DKI Jakarta saat melakukan penyisiran Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016, di Balai Kota DKI Jakarta, Sabtu (21/11) malam. 

Basuki menemukan adanya anggaran untuk pembangunan fasilitas bermain dan edukasi di Pulau Harapan mencapai Rp 3,7 miliar. Padahal Pemprov DKI Jakarta telah memiliki standar untuk pembangunan Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) hanya sebesar Rp 750 miliar.

"Masa anggaran semacam RPTRA bisa sampai Rp 3,7 miliar. Kami kan punya standar. Makanya kenapa saya minta swasta untuk bangun RPTRA, agar kami punya standar," katanya. 

Dengan penghapusan ini, untuk 2016 mendatang, semua kegiatan Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Kepulauan Seribu akan menumpang pada Sudin Perumahan dan Gedung Pemda Jakarta Utara.

" 2016 kita bekukan Kepulauan Seribu. Jalan lingkungan segala macam gabung sama Jakarta Utara ," tandasnya.

Dalam pemaparan progam malam tadi, untuk Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Kepulauan Seribu langsung dilakukan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Ika Lestari Aji.