Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Syarif mengusulkan agar belanja seragam petugas Satpol PP kembali dimasukkan dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Satpol PP ini kasihan sekali tiga tahun tidak dapat seragam," kata Syarif di Ruang Rapat Komisi A DPRD DKI, Rabu (18/11).

Dalam rapat tersebut tampak dihadiri Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Bambang Sugiyono, Kepala Satpol PP Kukuh Hadi Santosa, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edy Junaedi dan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Subejo.

Menurut Syarif, berdasarkan hasil reses anggota DPRD di daerah pemilihan (dapil), banyak dari masyarakat yang prihatin dengan seragam para petugas Satpol PP di lapangan, karena kondisinya lusuh dan usang.

Menanggapi usulan itu, Kukuh Hadi Santosa menjelaskan, sesuai arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah‎ (Bappeda), masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta kembali menyusun kegiatan prioritas pasca penerapan efisiensi anggaran dalam KUA-PPAS sekitar Rp 10,5 triliun.

"Kita mengerti Bappeda, karena memang banyak anggaran yang harus dipotong-potong. Pada saat kami diperintahkan potong anggaran, kami ikuti," ujar Kukuh.

Bappeda DKI, lanjut Kukuh, meminta para SKPD‎ untuk memasukan kegiatan yang prioritas. Karena itu, Satpol PP meminta tambahan‎ anggaran untuk makan minum para petugas di lapangan melalui kegiatan penyelenggaraan di daerah penertiban.