Mustafa mengatakan, pihaknya bertanggungjawab atas sekolah negeri maupun swasta yang terdapat di Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Penjaringan.

" Kalau masih ada pihak sekolah di Suku Dinas Wilayah I yang memungut biaya SPP kepada siswa pemegang KJP, akan kami tindak ," kata Mustafa di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Kamis (12/11).

Menurut Mustafa, siswa pemegang KJP berlatar belakang keluarga kurang mampu. Sehingga tidak ada alasan bagi pihak sekolah swasta untuk memungut biaya pendidikan kepada mereka.

"Sekolah kan bukan lembaga profit oriented (bisnis yang berorientasi keuntungan). Makanya kita ingin pemegang KJP dibebaskan dari biaya SPP," ujar Mustafa.

Keputusan ini diambil Mustafa setelah beberapa waktu ada salah satu orangtua siswa sekolah swasta yang mengadu ke Kantor Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Utara. Sang orangtua yang menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah swasta di Penjaringan memohon keringanan biaya SPP.

"Ibu itu cerita telat bayar SPP tiga bulan karena usahanya sepi. Tapi pihak sekolah malah menyuruh anaknya tidak usah sekolah, saya langsung marah. Saya telepon manajemennya, untungnya keadaan bisa membaik dan si anak bisa bersekolah lagi," tutur Mustafa.

Mustafa menambahkan, pertimbangan lain agar pihak sekolah swasta membebaskan biaya SPP bagi siswa pemegang KJP, antara lain untuk mendorong sukses program wajib belajar 12 tahun. Untuk mendukung program itu, pihak swasta harus mampu menjalankan fungsi sosialnya.

‎