Jelang pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) Januari 2016 mendatang, diperkirakan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) paling berdampak. Untuk itu, selain pembangunan infrastruktur, persiapan sektor UKM tersebut dinilai butuh perhatian lebih. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, dengan dibukanya Indonesia sebagai pasar bebas Asia Tenggara, akan berpotensi menggerus sektor UKM menghadapi serbuan swasta bermodal besar. Untuk itu, diharapkan pemerintah daerah fokus mempersiapkan UKM.

" Artinya, kita harus mendorong UKM untuk bisa meningkatkan daya saingnya . Kita berharap pemerintah daerah untuk lebih berperan melakukan pemberdayaan," ujarnya, dalam sosialisasi implementasi MEA dihadapan perwakilan pemerintah daerah, duta besar dan negara Asean, Rabu (4/11).

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya sudah memulai langkah tersebut. Selain sudah mengumpulkan para pelaku UKM untuk disosialisasikan tentang MEA, pihaknya secara akan melakukan pembinaan terhadap UKM agar mampu bersaing menghadapi MEA.

"UMKM itu merupakan penyumbang PDB (produk domestik bruto), hanya saja kadang mereka dibiarkan bertarung sendiri. Makanya pemerintah harus hadir untuk memback up mereka meningkatkan kualitas, kuantitas dan kontinuitas," ujarnya.

Menurut Djarot, dukungan yang diberikan tidak melulu permodalan. Secara kemampuan dan akses pasar pun harus dilakukan pembinaan. Pelaku UKM harus disatukan dan diberi wadah terlebih dahulu untuk dapat bertahan dari serbuan pemodal besar.

Setelah itu, pembinaan akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, penyatuan akan membangun karakter kebersamaan sehingga dalam melakukan persaingan para pelaku UKM tidak saling membunuh.

"Saya punya pengalaman di Blitar, para UMKM di bidang kerajinan kayu untuk handicarft, membuat paguyuban. Mereka sama-sama mencari pasar di luar negeri, kita hanya sediakan wi-fi, hasilnya bisa mengekspor produk mereka," tandasnya.