Target percepatan pembangunan fisik di ibu kota tidak dapat terealisasi. Hal tersebut disebabkan karena molornya pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Semula Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menargetkan semua pembangunan fisik bisa dimulai pada Maret lalu. Namun hingga saat ini belum banyak pekerjaan fisik yang dikerjakan.

Diakui Jokowi, lamanya pembangunan fisik karena pengesahan APBD 2014 yang molor yakni pada bulan Maret baru selesai diperiksa oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sehingga pada April, Pemprov DKI Jakarta baru menyiapkan administrasi yang dibutuhkan.

"Kendalanya karena kemarin memang APBD itu selesai bulan Maret. Sehingga penyiapan administrasi baru April, sekarang baru mulai," ujar Jokowi, usai memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Balaikota DKI Jakarta, Jumat (2/5).

Kendati demikian, kata Jokowi, dirinya tetap meminta jajaran SKPD untuk bergerak cepat untuk semua pekerjaan fisik. Terlebih, dalam proses pengadaan barang dan jasa sudah menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh SKPD. "Ini kejar-kejaran terus. Sebetulnya pengadaan barang dan jasa sudah makanan sehari-hari dari SKPD, tapi karena kami dibatasi waktu makannya di- push terus, kita teken terus supaya bisa berjalan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Endang Widjajanti, mengatakan, penyerapan APBD 2014 per Mei baru menyentuh angka 8 persen. Pencapaian tersebut lebih lambat dibandingkan dengan penyerapan anggaran tahun sebelumnya periode yang sama.

"Penyerapan anggaran kita baru delapan persen dan belanja modal baru 0,06 persen. Ini lebih lambat seperti tahun lalu. Oleh sebab itu, perlu mendapat perhatian," ujar Endang.