Selain di Dinas Pendidikan, sejumlah mata anggaran Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI juga ditemukan berpotensi menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Sedikitnya ada 10 mata anggaran Dinas PU telah terkunci sehingga kegiatan tersebut tak bisa digunakan. 

Dari penulusuran beritajakarta.com dalam pagu anggaran Dinas PU tahun 2014 senilai Rp 6,2 triliun terdapat 10 mata anggaran yang telah dikunci. Salah satunya, yakni Inventaris asi dan Pembebasan Tanah Jalan Layang Non Tol (JLNT) Antasari-Blok M lanjutan dengan anggaran Rp 10 miliar. Seperti diketahui, pembangunan JLNT tersebut telah rampung sejak awal 2013 lalu.

Anggaran lainnya yang juga dikunci yakni anggaran manajemen konsultan untuk memonitor kegiatan satgas di 42 kecamatan sebesar Rp 500 miliar, anggaran perencanaan sistem pompa angke Rp 2,5 miliar, serta anggaran pemeliharaan dan operasional pompa stasioner, pompa mobile, pintu air dan saringan sampah sebesar Rp 15,5 miliar.

Kemudian anggaran operasional dan pemeliharaan saringan sampah pada inlet pompa sebesar Rp 5 miliar, anggaran koordinasi dan relokasi jaringan utilitas lintas sektor instansi sebesar Rp 300 juta, anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UPT ALKAL sebesar Rp 50 juta.

Lalu, anggaran pelaksanaan pengukuran dan pengujian laboratorium sebesar Rp 2,12 miliar, anggaran untuk pemeliharaan tidak terprediksi di Kanal Banjir Timur (KBT) sebesar RP 3 miliar, serta anggaran belanja alat tulis kantor sarana teknologi informasi UP Teknologi Informatika Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp 100 juta.

Namun, saat dikonfirmasi mengenai hal ini, Kepala Dinas PU, Manggas Rudy Siahaan mengaku tidak ada anggaran yang terkoreksi di instansinya tersebut. Ia juga mengklaim, hampir semua kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD 2014, bisa dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran yang ada.

"Anggaran apa ya, rasanya tidak ada (anggaran yang terkoreksi)," ujar Manggas, di Balaikota DKI, Senin (21/4).

Manggas juga yakin semua mata anggaran yang sudah diajukan bisa dijalankan, seperti yang terjadi di Dinas Pendidikan yang mengkoreksi anggarannya hingga Rp 700 miliar. Anggaran tersebut kemudian dikembalikan ke kas negara, untuk kegiatan lainnya di APBD Perubahan nanti.

Namun, lanjut Manggas, pihaknya sangat bergantung pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta, untuk semua kegiatan yang ada di Dinas PU. Dirinya mengklaim beberapa kegiatan telah diajukan ke ULP untuk dilelang. "Ya kita tunggu ULP. Kami misal mau lari nih, cuma ULP-nya belum bergerak, mau apa," tandasnya.