Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengubah standar penentuan warga kurang mampu di ibu kota. Perubahan yang semula mengacu pada standar kalori harian yang dikonsumsi warga seperti standar Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) akan diubah menjadi standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

"Kalau menggunakan data BPS, kemiskinan sedikit. Kenapa? Karena mereka hanya gunakan standar kalori. Ya bayangkan Rp 344 ribu saja, Anda punya penghasilan segitu Anda sudah dikategorikan tidak miskin. Kalau menurut saya, orang berpenghasilan di bawah Rp 2 juta di Jakarta itu miskin loh," kata Wakil Gubernur DKI, Basuki T Purnama di Balaikota, Rabu (30/4).

Dikatakan Basuki, perubahan standar penentuan warga miskin di ibu kota tersebut akan berdampak pada penilaian bagi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.

"Kami sudah tidak pedulilah kalau ada orang yang ngomong orang Jakarta jadi lebih miskin ketika dipimpin Jokowi-Ahok karena standarnya kami perbaiki, masa bodoh," tegasnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta dan BPS mulai menerapkan standar KHL ketika membuat survei. Dengan demikian, perubahan itu akan membuat angka kemiskinan di ibu kota meningkat hingga 60 persen. .

“Saya akan lawan arus, lebih baik contek standar KHL saja. Kami tidak peduli kalau ada yang ngomong semasa pemerintahan Jokowi-Ahok kemiskinan makin bertambah, ya kami masa bodoh, memang akan meningkat, karena memang standarnya kami naikkan,” tandasnya.