Wakil Gubernur DKI, Djarot Saiful Hidayat, meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan kroscek mengenai data pemetaan wilayah kumuh di Ibukota dari Badan Pusat Statistik (BPS).

‎

Dikatakan Djarot, berdasarkan data dari BPS, pemetaan wilayah kumuh yang berbasis rukun warga (RW)‎ baik kategori berat maupun sedang, mengalami penurunan.

"Tetapi kita tidak harus percaya begitu saja, kita harus kroscek betul di lapangan," kata Djarot, saat memimpin rapat lanjutan Penanganan Permukiman Kumuh di Balai Kota, Selasa (13/10).

Djarot juga meminta para SKPD DKI untuk menindaklanjuti data pemetaan yang dikeluarkan BPS. Tindak lanjut yang maksud  terkait model penataan dan penanganannya dalam RW Kumuh tersebut.

"Sekaligus tindak lanjuti, apa yang perlu dilakukan melalui program-program kita untuk bisa mengatasi pemukiman kumuh itu," ujar Djarot.

‎

‎Melalui cara demikian, kata Djarot, Pemprov DKI Jakarta tidak hanya memetakan tapi juga memberikan treatment khusus yang harus dikerjakan terhadap RW Kumuh pada 2016 mendatang.

"Kalau itu menyangkut masalah pemukiman liar bisa langsung didata untuk diketahui berapa kira-kira bisa ditampung ke rusun kita," tandas Djarot.