Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta, siap bersinergi untuk memberikan pelayanan informasi publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI, Sri Rahayu mengatakan, jika JDIH dapat dikelola dengan baik serta berfungsi secara optimal diyakini reformasi birokrasi, yang saat ini sedang diterapkan Pemprov DKI Jakarta, bisa berjalan sesuai harapan.

"Hal itu akan dapat memperlancar aparatur pemerintah dalam mengelola kebijakan serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat," ujar Sri, saat membuka pertemuan berkala anggota JDIH di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/9).

Kabag Dokumentasi dan Publikasi Hukum Biro Hukum Setda Provinsi DKI, Retnowati menjelaskan, salah satu tujuan diadakannya pertemuan berkala ini adalah untuk saling berbagi informasi antar 750 anggota JDIH di Jakarta. 

"Harapan kami , pengelolaan JDIH Biro Hukum ini semakin meluas ke seluruh lini-lini masyarakat," tandas Retnowati.