Selasa, 17 November 2026 Reporter: Anita Karyati Editor: Toni Riyanto 423
(Foto: Anita Karyati)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu mengadakan Lokakarya Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Berintegritas dan Tata Kelola Organisasi Berkualitas di Ruang Penyu, Lantai 6, Gedung Mitra Praja Sunter, Jakarta Utara.
"Kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga"
Kegiatan yang merupakan kolaborasi Pemkab Kepulauan Seribu bersama Inspektorat Provinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu Wilayah Kabupaten (Itbankab) Kepulauan Seribu tersebut diikuti 70 aparatur sipil negara (ASN), terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan Pejabat Pengadaan.
Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fadjar Churniawan mengatakan, pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen penting dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurutnya, setiap rupiah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola secara akuntabel, transparan, serta berorientasi pada value for money.
"Keterbatasan anggaran menuntut kita cermat dalam pengelolaan keuangan dan menjauhi segala bentuk penyimpangan agar hasil pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujarnya, Selasa (17/11).
Fadjar menjelaskan, kondisi geografis Kepulauan Seribu memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Tingginya biaya logistik, keterbatasan sumber daya, hingga tuntutan ketepatan waktu pekerjaan fisik menjadi sejumlah aspek yang harus mendapat perhatian.
Ia meminta, kualitas material dan pengerjaan pembangunan benar-benar dijaga agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Di Kepulauan Seribu, kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, dan fasilitas umum menghadapi tantangan distribusi serta biaya logistik yang lebih tinggi. Kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga," terangnya.
Fadjar menekankan pentingnya penataan pulau secara terpadu dan tidak terfragmentasi oleh ego sektoral. Keberhasilan pembangunan di satu kawasan, menurutnya, diharapkan dapat menjadi percontohan yang dapat diterapkan di pulau lainnya.
"Saya menginstruksikan seluruh jajaran UKPD memperkuat komitmen integritas, meningkatkan kompetensi teknis, serta proaktif melakukan mitigasi risiko dengan mengedepankan pengawasan internal," ungkapnya.
Sementara itu, Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma memaparkan, lokakarya tersebut merupakan bagian dari roadshow putaran kedua pembinaan dan pengawasan PBJ yang dilaksanakan di seluruh wilayah kota dan kabupaten administrasi DKI Jakarta.
"Kepulauan Seribu memiliki karakteristik dan kerentanan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan, antara lain ketergantungan terhadap transportasi laut untuk mobilisasi material serta keterbatasan suplai air tawar," bebernya.
Kondisi tersebut, lanjut Dhany, membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
"Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) perlu dilakukan, salah satunya melalui pembekalan proses pengadaan barang dan jasa," imbuhnya.
Dhany menginginkan, pelaksanaan PBJ secara berintegritas dapat menghasilkan barang dan jasa berkualitas dengan harga yang wajar, ekonomis, dan efisien. Efisiensi anggaran tersebut juga diharapkan dapat membuka ruang realokasi anggaran untuk mendukung berbagai program strategis daerah.
"Sangat perlu dibangun adalah kesadaran diri dan kolektif seluruh ASN serta pemangku kepentingan untuk konsisten menjaga integritas dan menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Kepulauan Seribu," tandasnya.