Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Utara memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) melalui sosialisasi penguatan tata kelola dan deteksi dini pencegahan kecurangan atau fraud. Kegiatan yang mengusung tema "Wujudkan Pengadaan Barang/Jasa yang Bersih dan Berintegritas di Jakarta Utara" ini berlangsung di Ruang Bahari, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan tersebut bertujuan membentengi aparatur dari potensi penyimpangan sekaligus memastikan pengelolaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat,l mengatakan, setiap proses PBJ harus dapat dipertanggungjawabkan dan berpedoman pada regulasi. Untuk itu, seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) diminta membangun budaya kerja yang menjunjung integritas dan antikorupsi sejak tahap perencanaan.

"Lebih baik mencegah sejak awal daripada menghadapi permasalahan di kemudian hari. Kita harus berani menolak segala bentuk penyimpangan," ujarnya, Rabu (11/11).

Hendra meminta seluruh jajaran perangkat daerah menjaga komitmen integritas dalam menjalankan tugas. Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai materi sosialisasi, tetapi diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

"Setiap rupiah yang dikelola adalah amanah masyarakat. Pastikan anggaran digunakan tepat sasaran, berorientasi hasil, dan memberi manfaat nyata bagi warga," terangnya.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma menjelaskan, PBJ merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko penyimpangan cukup tinggi. Oleh karena itu, pengawasan secara preventif perlu dilakukan sejak tahap awal, sebelum memasuki pelaksanaan kegiatan maupun proyek.

"Deteksi dini menjadi langkah mitigasi agar tata kelola semakin efisien, berdampak, dan akuntabel," ungkapnya.

Menurutnya, pembekalan dan pengawasan terkait pencegahan kecurangan dalam PBJ juga dilakukan secara menyeluruh di seluruh kota dan kabupaten administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sementara itu, Inspektur Pembantu Wilayah Kota Jakarta Utara, Dannu Yudianto, menjelaskan kegiatan tersebut berlangsung pada 11-12 November 2026.

Pada hari pertama, kegiatan diikuti 200 peserta yang terdiri dari pimpinan OPD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Unit PBJ. Materi yang diberikan berfokus pada deteksi fraud dan pencegahan korupsi dalam proses pengadaan.

"Untuk hari kedua, kami mengundang 200 peserta dari PPTK, Kasubag Program/TU, dan bendahara untuk pendalaman aspek hukum serta kepatuhan tata kelola," bebernya.

Dannu menuturkan, kegiatan tersebut menghadirkan pemateri lintas instansi pengawas dan penegak hukum. Narasumber berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kemudian, Kejaksaan Negeri, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Semoga para peserta mampu mengenali titik rawan pada setiap tahapan pengadaan serta mengambil langkah pencegahan sebelum potensi penyimpangan terjadi," tandasnya.