Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Utara mengadakan Focus Group Discussion (FGD) persiapan Pemilu 2029 di Ruang Fatahillah, Kantor Wali Kota setempat.

Kegiatan yang diikuti 100 peserta ini mengangkat tema "Membaca Desain Pemilu 2029: Tantangan Partai Politik dan Penguatan Kepastian Hukum Menuju 2029".

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan mengatakan, persiapan menghadapi Pemilu 2029 perlu dilakukan sejak dini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal tersebut penting menyusul adanya perubahan desain pemilu, perkembangan regulasi, serta sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang perlu dipahami bersama.

"Persiapan harus dilakukan sejak dini, termasuk memahami perubahan desain pemilu, regulasi, dan putusan MK," ujarnya, Rabu (11/11).

Fredy menjelaskan, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029.

Berdasarkan putusan tersebut, pemilu nasional mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta anggota DPD RI. Sementara itu, pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah.

"Pemilu bukan semata tanggung jawab penyelenggara, melainkan kerja bersama pemerintah, partai politik, akademisi, dan elemen masyarakat sipil," terangnya.

Selain dinamika regulasi, Fredy mengingatkan adanya tantangan di era digital yang perlu diantisipasi. Terlebih, Pemilu 2029 diproyeksikan banyak diikuti pemilih dari kalangan Generasi Z dan milenial yang akrab dengan teknologi digital.

Menurutnya, potensi penyebaran disinformasi dan manipulasi konten menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) perlu menjadi perhatian bersama. Pengawasan dan literasi masyarakat terhadap informasi yang beredar juga harus diperkuat.

"Tantangan digital makin kompleks. Literasi informasi publik perlu diperkuat agar proses demokrasi terbebas dari manipulasi," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jakarta Utara, Johan Bahdi memaparkan, FGD tersebut menjadi ruang dialog antara Bawaslu, partai politik, akademisi, pemantau pemilu, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membahas berbagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Ia menuturkan, kegiatan tersebut diikuti 100 peserta yang terdiri atas perwakilan partai politik, Dewan Kota (Dekot), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), serta tokoh masyarakat.

"Forum ini diharapkan menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat pengawasan serta mencegah pelanggaran pemilu," ucapnya.

Johan menekankan, kepastian hukum menjadi salah satu fondasi penting dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas. Untuk itu, regulasi kepemiluan harus jelas, konsisten, mudah dipahami, dan diterapkan secara adil kepada seluruh peserta maupun pemangku kepentingan.

"Pemahaman ini perlu dibangun sejak dini agar potensi kerawanan dapa omt diantisipasi dan persiapan Pemilu 2029 lebih matang," tandasnya.