Suku Dinas Lingkungan Hidup (LH) Jakarta Selatan mengambil tindakan tegas terhadap seorang petugas Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang terbukti melakukan pungutan liar (Pungli) di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Dipo Pancoran.

Petugas tersebut diberhentikan setelah Sudin LH Jakarta Selatan melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap informasi mengenai dugaan Pungli yang beredar di masyarakat.

Kepala Seksi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 (PSLB3) Suku Dinas LH Jakarta Selatan, Kamil Salim mengatakan, keputusan pemberhentian diambil setelah pihaknya menemukan adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh petugas bersangkutan.

"Tindakan tegas ini kami ambil atas pelanggaran berat yang dilakukan bersangkutan. Kami tidak membenarkan segala bentuk pungutan di luar ketentuan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kebersihan," ujarnya, Senin (9/11).

Kamil menjelaskan, selain terbukti melakukan pungutan liar, petugas PJLP tersebut juga diketahui meninggalkan tugas tanpa keterangan resmi selama kurang lebih satu bulan.

"Tindakan tegas ini menjadi bagian dari upaya menjaga integritas pelayanan kebersihan sekaligus memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai ketentuan yang berlaku," terangnya.

Kamil menuturkan, pihaknya akan memperkuat sistem pengawasan di seluruh TPS maupun titik operasional lainnya. Pengawasan dilakukan untuk memastikan seluruh personel menjalankan fungsi pelayanan kebersihan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi.

"Evaluasi dan koordinasi secara berkala terus kami intensifkan untuk menjaga ketertiban serta integritas pelayanan di lapangan. Kami ingin memastikan layanan kebersihan kepada masyarakat berjalan bersih, transparan, dan tidak ada yang dirugikan," bebernya.

Ia juga mengimbau masyarakat, termasuk petugas pengangkut sampah mandiri atau gerobak swadaya agar tidak ragu melaporkan apabila menemukan indikasi Pungli maupun pelanggaran prosedur operasional yang dilakukan petugas lapangan.

"Peran aktif dan pengawasan dari masyarakat sangat kami harapkan. Jika ada oknum yang meminta imbalan di luar ketentuan, segera laporkan ke Dinas Lingkungan Hidup agar bisa langsung kami tindak lanjuti," tandasnya.