Untuk mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang bersih, transparan, akuntabel dan berintegritas, peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terus diperkuat. 

Demikian salah satu poin yang dihasilkan dari pertemuan yang diadakan Forum Inspektur Daerah Seluruh Indonesia (FIDSI) bersama KPK, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP RI pada acara Road to Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia 2026), Senin (2/11) di DoubleTree Hotel, Menteng, Jakarta Pusat. 

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Ely Kusumastuti mengatakan, pertemuan inspektur daerah se Indonesia yang mengusung tema "Penguatan APIP Melalui Sinergi Pengawasan" ini, memiliki filosofi mendalam untuk membangun sinergi dan ekosistem saling menguatkan agar fungsi inspektorat lebih optimal. 

"Inspektorat tidak sekadar bertugas di akhir atau menunggu kesalahan, tetapi berkontribusi sejak awal melakukan pencegahan tindak pidana korupsi," ujarnya. 

Pada tahap perencanaan penganggaran, lanjut Ely, inspektorat berfungsi sebagai quality assurance atau konsultasi guna mendeteksi dini saat potensi penyimpangan dan mampu memberikan peringatan. 

"APIP secara optimal memiliki fungsi strategis untuk mendampingi kepala daerah mencegah tindak pidana korupsi, memastikan seluruh program dan kegiatan tercapai sesuai target sasaran, mencegah penyimpangan atau kebocoran atau bahkan mark up dan inefisiensi," paparnya. 

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemendagri RI, Andika Bataralifu mengungkapkan, masalah korupsi saat ini tidak sekadar perorangan tapi mengarah sistemik. Oleh karena itu, kerja sama antar tingkatan pemerintahan menjadi penting. 

"Konsolidasi melalui FIDSI sangat penting agar memiliki satu frekuensi dan langkah sama dalam penanganan korupsi yang sistemik," ucapnya.  

Sementara Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Setya Nugraha, memberikan semangat kepada APIP agar berani memberikan koreksi walaupun mendapat ketidaknyamanan dari pimpinan daerah. 

"Jika APIP tidak bersuara untuk mengingatkan pencegahan korupsi, selesai sudah. Kami mendorong agar dilakukan pengawasan intern berbasis risiko," tukasnya.  

Ketua FIDSI sekaligus Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma menambahkan, forum ini merupakan bentuk kecil dari aktivitas inspektorat atau APIP di seluruh Indonesia.

Setelah pertemuan hari ini, lanjut Dhany, FIDSI akan melakukan konsolidasi internal untuk membangun ekosistem agar pengawasan ke depan lebih efektif. 

"FIDSI merupakan wadah peningkatan kapasitas APIP untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berdampak pada kemajuan Indonesia," tandasnya.