Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menekankan pentingnya transparansi dan pembangunan sistem yang kuat sebagai benteng utama pencegahan korupsi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Hal ini disampaikan Pramono dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Bebas dari Korupsi, di Candi Bentar Hall, Putri Duyung Ancol, Jakarta Utara, Kamis (10/7).

"Salah satu kata kunci yang utama adalah pemerintahan yang bersih. Dan pemerintahan bersih ini menjadi tantangan bagi siapa saja. Menciptakan transparansi dan juga pembangunan yang berkelanjutan," ujar Pramono.

Pramono kemudian menyinggung soal transformasi Jakarta menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024. Meskipun status Ibu Kota masih melekat hingga saat ini, Pramono menegaskan bahwa visi Jakarta sebagai kota global yang modern, tangguh, dan inklusif tidak dapat terwujud tanpa pemerintahan yang bersih.

Untuk mewujudkannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun fokus dalam menyelesaikan berbagai isu strategis, terutama masalah disparitas sosial dan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, program seperti pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta pemutihan ijazah menjadi prioritas.

Selain itu, Pemprov DKI juga memberikan kesempatan kerja yang lebih luas dengan membuka rekrutmen petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU). Syarat pendaftarannya pun diperluas hingga boleh menggunakan ijazah SD.

"Kenapa ini menjadi prioritas di awal? Karena untuk memutus garis ketidakberuntungan tadi, maka harus ada keberpihakan bagi warga yang tidak mampu. Dan kami lakukan," kata dia.

Dalam kesempatan ini, Pramono berbagi pengalaman pribadinya dalam menghadapi godaan korupsi di tengah besarnya anggaran yang dikelola oleh Pemprov DKI. Dengan rekam jejaknya sebagai penjabat lebih dari 25 tahun, Pramono mengakui besarnya tekanan dan godaan yang datang.

Karena itu, Pramono menekankan bahwa sistem proteksi diri adalah kunci utamanya.

"Apalagi yang terbayang dalam wajah saya cucu saya, bagaimana kalau suatu hari ada apa-apa dengan diri saya sendiri. Karena godaannya tidak kecil," ucap Pram.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam menjalankan tugasnya, KPK berkolaborasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, termasuk Pemprov DKI Jakarta, untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

"Apa yang kami lakukan sekarang ini terkait dengan tugas untuk melakukan pencegahan, pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh deputi koordinator dan supervisi, baik terhadap aparat penyelenggara negara maupun aparat penegak hukum," ungkapnya.

Melalui tata kelola pemerintahan yang baik, maka seluruh program yang dikerjakan menggunakan APBD dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, anggaran juga dapat digunakan secara efektif dan efisien.

"Anggaran yang diperoleh kemudian dipergunakan semaksimal mungkin dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan bangsa dan negara," kata Tanak.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menyampaikan, komitmen DPRD DKI Jakarta untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi demi kepentingan masyarakat dan negara.

"Kita ingin sungguh-sungguh berbakti untuk kepentingan bangsa dan negara dan rakyat Jakarta," tandasnya.