Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Jumat (23/10), membuka secara resmi Jakarta Financial Festival 2026 di Blok M Square, Jalan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

Kegiatan yang dimeriahkan 20 pelaku usaha jasa keuangan ini diisi dengan kegiatan edukasi, konsultasi, pengenalan produk dan layanan, serta berbagai aktivitas interaktif hingga Sabtu (24/10) besok.

"Kawasan ini dipilih bukan tanpa sebab, melainkan bentuk nyata ruang-ruang kota kini turut menciptakan daya tarik bagi pembangunan, usaha, kreativitas dan ekonomi masyarakat," ujar Rano. 

Dikatakan Rano, festival ini sebagai upaya mendekatkan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda dengan cara yang lebih relevan dan menarik. 

"Talenta muda Indonesia saat ini perlu terus didorong untuk mengembangkan ide, membuka peluang usaha, sekaligus memiliki kemampuan mengelola keuangan dengan baik," ujar Rano.

Rano menyampaikan rasa syukur ekonomi Jakarta belakangan ini terus tumbuh menguat dengan data triwulan kedua tahun 2026, ekonomi Jakarta tumbuh 5,52 persen dan sektor perdagangan berkontribusi sebesar 18,24 persen. 

"Angka ini menegaskan pentingnya aktivitas perdagangan dalam menggerakkan perekonomian kota," tuturnya.

Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen dalam memperluas akses keuangan. Ini terbukti dengan keberhasilan meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan Akselerasi Keuangan Daerah (TPAKD) Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Jawa-Bali. 

Wagub berharap, apa yang telah dicapai tidak membuat semua pihak berpuas diri serta semakin memperkuat komitmen agar layanan keuangan semakin mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan secara aman oleh publik. 

"Saya mengajak industri jasa keuangan dan seluruh mitra untuk terus memperkuat sinergi dalam mendampingi, memperluas edukasi, serta menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha," tegasnya.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi (Jabodebe), Edwin Nurhadi menambahkan, survei nasional literasi dan inklusi keuangan (SNLIK) yang digelar OJK, BPS, dan LPS menempatkan Provinsi DKI Jakarta pada peringkat tertinggi di Indonesia. 

"Inklusi keuangan di Jakarta mencapai 99,74 persen serta literasi keuangannya sekitar 84,01. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional dengan nilai inklusi keuangan 93,61 persen dan literasinya 69,57 persen," bebernya.

Namun, masih belum sepadannya angka inkulisi dan literasi itu juga menjadi PR untuk bisa ditingkatkan. Selain itu, DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan laporan aktivitas keuangan ilegal dan scam tertinggi kedua di Indonesia.

"Karena itu, berkaitan dengan bulan Inklusi Keuangan, Kami bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan menggelar event Jakarta Financial Festival untuk mengedukasi masyarakat," tandasnya.