Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta menetapkan perubahan jadwal pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.

Dalam pembahasan tersebut, DPRD mendorong agar anggaran diprioritaskan untuk penciptaan lapangan kerja, penguatan perlindungan sosial, dan penanganan persoalan infrastruktur perkotaan.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino mengatakan, penetapan jadwal juga mencakup agenda reses untuk menyerap aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran.

"Kita menetapkan jadwal perubahan pembahasan APBD 2027 serta jadwal reses, agar kita bisa kembali menyerap aspirasi dari masyarakat," ujar Wibi, Jumat (23/10).

Ia menegaskan, APBD 2027 perlu diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja di tengah tekanan ekonomi global. Salah satu upaya yang didorong ialah memperbanyak kegiatan job fair atau bursa kerja dengan melibatkan berbagai mitra agar penyerapan tenaga kerja semakin optimal.

"Bagaimana kita bisa membuka lapangan pekerjaan itu sangat penting. Job fair harus diperbanyak dan melibatkan banyak mitra kolaborasi, sehingga penyerapan tenaga kerja amat terasa oleh masyarakat Jakarta," katanya.

Selain itu, Wibi mendorong penambahan program padat karya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya kelompok desil rendah. Ia juga meminta Pemprov DKI memperkuat alokasi anggaran untuk menangani persoalan perkotaan seperti kemacetan, sampah, dan polusi.

"Ini menjadi perhatian serius yang kita minta kepada Pemprov untuk bisa ditebalkan," katanya.

Wibi mengajak seluruh anggota DPRD mengawal pembahasan APBD 2027 secara cermat dan solid agar alokasi anggaran memberikan manfaat optimal bagi warga Jakarta.

Berdasarkan hasil rapat Bamus, pembahasan APBD 2027 diawali dengan rapat internal Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Senin (26/10). Selanjutnya, rapat konsultasi komisi-komisi bersama eksekutif/TAPD dijadwalkan berlangsung pada 27–30 Oktober 2026 untuk mendalami rancangan anggaran.

Pada 24 November 2026, agenda dilanjutkan dengan rapat paripurna bersama TAPD dan pimpinan komisi-komisi, kemudian rapat pimpinan gabungan (Rapimgab) untuk penelitian akhir dan persetujuan Raperda APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2027.

Bamus juga menetapkan jadwal reses ke-I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 pada 12, 13, 17, 18, 23, 25, 26, dan 30 November 2026. Laporan tertulis hasil reses dijadwalkan disampaikan pada 1–2 Desember 2026, sedangkan rapat paripurna penyampaian laporan tersebut akan digelar pada 17 Desember 2026.