Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menegaskan bahwa usulan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ), khususnya Pasal 11 ayat (3) bertujuan mempertahankan 106 kursi DPRD sebagaimana berlaku pada Pemilu 2024.

Ia pun memastikan, usulan revisi UU DKJ tersebut bukan untuk menambah jumlah kursi secara drastis.

"DPRD DKI Jakarta tidak meminta penambahan kuota kursi baru secara drastis. Yang menjadi perhatian kami adalah bagaimana jumlah 106 kursi yang berlaku pada Pemilu 2024 dapat dipertahankan," ujar Suhud, Kamis (15/10).

Menurut Suhud, tanpa pengaturan khusus, jumlah kursi DPRD DKI berpotensi berkurang menjadi 85 sehingga proporsi keterwakilan perlu dijaga agar aspirasi masyarakat dapat terserap secara optimal. Apalagi, Jakarta memiliki dinamika kependudukan, sosial, ekonomi, dan pemerintahan yang kompleks.

"Yang perlu kita kedepankan adalah kepentingan masyarakat. Keterwakilan yang proporsional menjadi faktor penting agar aspirasi warga dapat tersampaikan dan ditindaklanjuti secara optimal," katanya.

Suhud berharap, pembahasan revisi UU DKJ dilakukan secara terbuka melalui koordinasi dan komunikasi antarlembaga. Pembahasan tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan Jakarta sekaligus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas.

"Tujuannya bukan semata-mata mempertahankan angka, melainkan memastikan sistem keterwakilan di Jakarta tetap mampu menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya.

Ia menegaskan, penguatan keterwakilan di parlemen Kebon Sirih harus berorientasi pada manfaat nyata bagi warga, bukan sekadar mempertahankan jumlah kursi agar aspirasi warga dapat diserap lebih efektif dan menghasilkan kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Penguatan keterwakilan diharapkan dapat bermuara pada penyerapan aspirasi yang lebih efektif serta kebijakan yang semakin responsif terhadap kebutuhan warga," tandas Suhud.