Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta optimistis dapat menuntaskan 24 peraturan daerah (perda) sebagai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengatakan, pihaknya telah membahas sejumlah perda terkait implementasi UU DKJ. Hingga kini, sekitar tujuh hingga delapan perda telah dibahas.

"Kami sudah membahas kurang lebih tujuh sampai delapan perda yang sudah kami tuntaskan terkait dengan DKJ," ujar Aziz, Rabu (16/9).

Ia menyebut, pembahasan sejumlah regulasi masih berjalan. Salah satunya Raperda Kabupaten/Kota Layak Anak dan Raperda Rumah Susun. Bapemperda, sambung Aziz, menargetkan seluruh amanat regulasi tersebut dapat diselesaikan secara bertahap hingga 2028.

Menurut Aziz, batas waktu penyelesaian perda amanat UU DKJ juga berkaitan dengan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres). Berdasarkan hasil konsultasi dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), proses penyusunan perda masih memiliki waktu hingga Keppres diterbitkan.

"Selama Keppres-nya itu belum terbit, ya silakan saja. Jadi punya waktu yang cukup lengang," katanya.

Aziz menambahkan, usulan rancangan perda yang menjadi amanat UU DKJ berasal dari Pemprov DKI Jakarta melalui perangkat daerah terkait. Sebab itu, percepatan penyelesaian regulasi juga membutuhkan kesiapan usulan dari eksekutif.

Meski demikian, Bapemperda optimistis seluruh 24 perda yang menjadi amanat UU DKJ dapat diselesaikan. Dikatakan Aziz, pembahasan perda kini dilakukan dengan mengedepankan efisiensi dan efektivitas.

"Insyaallah optimislah. Karena kami sudah banyak melakukan terobosan-terobosan dan sekarang pembahasan perda ini waktunya efisien, efektif. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan 24 perda amanah untuk DKJ itu," tandasnya.