Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengapresiasi kontribusi signifikan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta, melalui Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Hal tersebut disampaikan Pramono di acara HUT Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/10).

Pramono menyampaikan, realisasi pencapaian BPHTB DKI Jakarta mencapai Rp6,01 triliun pada 2025. Sementara hingga 30 Juni 2026, realisasinya tercatat mencapai Rp2,47 triliun.

"Dan saya meyakini pasti di tahun 2026 akan lebih besar dari tahun 2025 karena memang transaksi di triwulan kedua itu biasanya lebih tinggi," kata Pramono.

Ia menyampaikan, seluruh penerimaan BPHTB dikelola secara transparan untuk membiayai berbagai program pembangunan di Jakarta, termasuk pengembangan transportasi Jakarta menjadi lebih terintegrasi hingga penyediaan fasilitas publik yang inklusif.

Gubernur pun meyakini, kerja sama yang baik antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, IPPAT, dan juga notaris akan mendorong peningkatan penerimaan BPHTB di Jakarta.

Ketua Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pengurus Wilayah DKI Jakarta, Dewantari Handayani berharap terjalinnya sinergi yang semakin kuat antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan INI dan IPPAT.

Selama ini, PPAT membantu menghimpun, memberikan advokasi, dan juga mendampingi serta memastikan masyarakat menyetorkan BPHTB pada setiap transaksi peralihan hak dan juga pewarisan sebagai PAD Jakarta.

"Semoga BPHTB yang masuk sebagai PAD mampu menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, terintegrasi, transparan, dan setiap aturan Perda yang bisa memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kami notaris PPAT juga terutama bagi masyarakat," ujarnya.

Ketua Panitia HUT ke-39 IPPAT, Levi Valerina mengatakan, perayaan HUT ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi, komunikasi, dan sinergi antara organisasi profesi PPAT dan notaris dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam acara ini juga diselenggarakan forum dialog bersama Bapenda DKI Jakarta dan juga Kanwil ATR/BPN DKI Jakarta.

"Kami berharap forum ini tidak berhenti sebagai ruang untuk bertukar informasi, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun pemahaman, menyampaikan aspirasi, serta menemukan langkah-langkah konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," jelasnya.